Hendrik Sitompul Pertanyakan Lifting Migas Masih Jauh dari Target

14-03-2024 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul saat mengikuti RDP Komisi VII DPR dengan SKK Migas di Ruang rapat komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Farhan/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait lifting Minyak dan Gas (Migas) yang masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

 

"Terkait target SKK Migas ini sepertinya memang tidak tercapai. Pada akhirnya berdampak pada impor minyak kita. Jadi, ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas tidak bisa meningkatkan liftingnya, maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita," ujar Hendrik, saat RDP Komisi VII DPR dengan SKK Migas dI Ruang rapat komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/3/2024)

“Ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas tidak bisa meningkatkan liftingnya, maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita”

 

Dijelaskannya, dengan tidak tercapainya target lifting Migas itu juga bisa terlihat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor ESDM (energi dan sumber daya mineral) tahun 2023, sebesar Rp116 triliun. Padahal di Tahun 2022 lalu PNBP di sektor tersebut sebesar 148,70 triliun.

 

Oleh karenanya pihaknya minta dipaparkan K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) mana saja yang mengalami penurunan lifting dan mana yang mengalami peningkatan produksi Migasnya. Dari sana akan terlihat jelas kinerja masing-masing K3S yang ada. Sehingga akan mudah dilakukan pemetaan untuk mengatasi penurunan lifting Migas tersebut.

 

Dengan kata lain, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap SKK Migas dapat menigkatkan lifting dari sumur-sumur yang telah ada. Sehingga perlahan akan mendekati target lifting Minyak yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 1 juta barel di tahun 2030 mendatang. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...